“Indonesia harus dapat mencapai net-zero emission di tahun 2050,” ujar Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam Rapat pada tanggal 12 April 2021 yang dihadiri oleh jajaran Kemenko Maritim dan Investasi dan sejumlah pihak terkait. Untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2050 pemerintah menetapkan target energi terbarukan setidaknya 50 persen.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR mengatakan, “Indonesia masih dapat mencapai target 23 persen energi terbarukan pada tahun 2025, namun untuk mencapai target tersebut pemerintah dan PLN perlu segera memperbanyak pengadaan energi terbarukan.”
Analisis yang dilakukan GIZ bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa pemerintah dapat memberikan contoh pemanfaatan energi terbarukan, terutama dengan memanfaatkan Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
Setidaknya 30 persen dari luasan atap bangunan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, harus digunakan untuk PLTS Atap. Bappenas mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 210 milyar pada APBN tahun 2022 untuk memasang PLTS Atap di kantor 70 Kementerian dan Lembaga. Total kapasitas terpasang sebesar 14 MWp dan dapat menghemat biaya listrik sebesar Rp 22 milyar per tahun serta menurunkan emisi GRK sekitar 340.000 tCO2 selama 25 tahun.
Apabila semua atap gedung pemerintah, gedung pendidikan milik pemerintah dan swasta, rumah sakit milik pemerintah dan swasta ataupun gedung-gedung lainnya sudah memanfaatkan PLTS Atap sesuai dengan Perpres 22/2017, maka hal ini akan dapat membantu pencapaian target energi terbarukan 23 persen dalam bauran energi pada 2025.(*)
Sumber: https://inforial.tempo.co